agus joko pramono - An Overview
agus joko pramono - An Overview
Blog Article
Bagaimanapun, Mada Sukmajati menyebut pembagian kursi kabinet kepada partai politik akan mengancam kepentingan publik.
Jumlah tersebut, kalaupun benar, telah mendapat legalitas dari UU Kementerian Negara terbaru yang menghapus batas maksimal jumlah menteri dalam sebuah kabinet pemerintahan.
Bukan hanya soal kabinet dan anggaran negara yang membengkak, Herdiansyah menyebut ketiadaan partai oposisi akan membuat pemerintahan Prabowo bergulir tanpa pengawasan.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Setelahnya, Presiden Jokowi akan mengirimkan 10 nama tersebut ke DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Dari 10 nama itu, nantinya akan dipilih lima orang untuk memegang jabatan pimpinan KPK.
Tina Toon menambahkan banyak kalangan gen z yang menyampaikan soal kesetaraan perempuan di bidang politik. Termasuk pentingnya perempuan di legislatif. Yang mana menurutnya ini memperlihatkan kalau muncul kesadaran itu.
“Hilangnya oposisi menjadi pertanda bahwa rezim Prabowo akan berjalan tanpa ada mekanisme Examine and balances. Itu berbahaya,” ujarnya.
“We also play a task from the investigation process, repressive prosecution with the state’s reduction calculation, along with the provision of pro testimony at trial.
Normally, the requests are from legislation enforcement officials followed up from BPK’s investigation or their own individual investigation,” Pramono highlighted.
Pria yang akrab disapa RK itu mengatakan, terbantu dengan hadirnya survei tersebut. Sebab, kata dia, dengan survei itu dapat mengetahui kekurangan dia dan Suswono. Mantan Gubernur Jawa Barat itu pun berjanji tetap kampanye secara blusukan untuk mempertahankan elekbilitasnya.
“Hence, by auditing the funds, general performance, and some other motives to analyze specific features, we have been accessing which Handle technique and hazard assessment from the continuing process were staying stalled,” BPK’s deputy chairman, Agus Joko Pramono, stated get more info throughout an anti-corruption workshop on “Corruption Detection and Prevention” televised below on Tuesday.
Selain soal berita negatif, Agus mengatakan, juga ditanya soal proyeksi KPK ke depan bila diberikan amanah untuk memimpin.
The state’s losses calculated with the BPK must be real and definite, such as asset reduction, cash, or point out’s securities, he noted, adding the board didn't work out the state’s losses on account of forest destruction in Riau or mining in Papua.
Agus membantah keterkaitannya tersebut dan menegaskan tidak pernah ada pemeriksaan dan konfirmasi terhadap dirinya oleh PPATK.
tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.